Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya, maka perlu terlebih dahulu memahami pengertian dari pajak dan hukum pajak iru sendiri. Seperti diketahui bahwa negara dalam melaksanakan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahtraan, keamanan, pertahanan, kesehatan maupun kecerdasan hidunya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. Dariuraian tersebut tampak bahwa karena kepentingan rakyat, maka negara memrlukan dana untuk memenuhi kepentingan tersebut. Dana tersebut didapatkan dari hasil pemunutan dari rakyat yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajk juga harus berdasarkan persetujuan dari rakyat dan haruslah berdasarkan undang-undang yang disetujui oleh rakyat memalui dewan perwakilan rakya.

Berdasarkan uraian di atas pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk memaparkan perihal pengertian pajak dan hukum pajak dengan harapan dapat memberikan pemahaman bagi kita semua tentang pajak dan hukum pajak di indonesia. Dalam pembahasannya kami membuat beberapa rumusan masalah untuk meberi patasn pembahasan sebagaimana tertera pada poin dua.

2.       Rumusan Masalah

a.       Pengartian Pajak dan Hukum pajak

b.      Sejarah Perpajakan

c.       Pembagian Pajak

PEMBAHASAN

a.  Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

1.       Pengertian Pajak

Beberapa pendapat para pakar mengenai perpajakan diantaranya:

·         Mr. Dr. N. J. Feldmann berpendapat “ pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan ecara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”[1].

·         Prof. Dr. M. J. H. Smeets, berpendapat “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutag melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.[2]

·         Dr. Soeparman Soemahamidjaja berendapat “ pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahtraan umum”[3]

2.       Sifatnya dapat dipaksakan, dalam arti bila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, hutang ini dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita.

3.       Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.

4.       Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat atapun pemerintah daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta)

5.       Pajak digunakan muntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negri, dan sebagainya.[4]

2.       Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan orang-orang atau bdan-badan yang berkewajiban membayar pajak.[5] Dengan katalain hukum pajak menerangkan tentang:

·         Siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah;

·         Objek-objek apa yang dikenakan pajak;

·         Cara penagihan pajak;

2.       Aturan Bea Meterai (Stbl 1921 No. 498);

3.       Ordonansi Bea Balik  Nama (Stbl 1924 No. 291);

4.       Ordonasi Pajak Kekayaan (Stbl 1932 No. 405);

2.       Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Deviden yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Deviden, dan Royaliti;

3.       Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;

4.       Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;

2.       Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);

3.       Undan-undang Nomor 8 Taahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Niai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM);

4.       Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 pembagian yaitu menurut sifatnhya, objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1.       Berdasarkan Sifatnya

Dari segi sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang ada waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.[8]

2.       Berdasarkan  Objeknya

Dari segi objeknya pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subyektif adalah pajak yang pertama-tama berdasarka keadaan pribadi Wajib Pajak. Setelah diketahui keadaanya barulah dilihat keadaan objek sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan pertama-tama dengan melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau atau peristiwa yang menyebabkan kewajiban untuk membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjek yang berhubungan hukum dengan objek tersebut, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

3.       Berdasarkan Lembaga Pemungut

Pajak dilihat dari segi lembaga pemungutnya digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Depertemen Keuangan cq. Hasil dari pemungutan pajak dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa pajak yang dipungut oleh pemerintah diantaranya pajak penghasilan, pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Depertemen Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak tersebut dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah juga dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu Tingkat I yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, kemudian Tingkat II yang terdiri dari : Pajak Hotel Dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan.[9]

selain melakukan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah juga melakukan retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, yang terdiri atas tiga jenis retribusi:

·         Retribusi Jasa Umum;

·         Retribusi Jasa Usaha;

·         Retribusi Perizinan Tertentu.

d.      Hukum Pajak dalam Tata Hukum Nasional

Dalam literatur ternyata Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya (penyelenggara pemerintah)  dalam melaksanakan tugas administrasi negara. Sekalipun demikian, dalam pengaturan materinya banyak memiliki kesamaan dengan hukum perdata dan hukum pidana.

1.       Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata merupakan hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat, sedangkan hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat Wajib Pajak. Hubungan yang jelas tampak adalah bahwa dalam hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum perdata misalnya berupa perjanjian-perjanjian, hal pendapatan, kekayaan, dan warisan. Seseoran yang melakukan perjanjian jual beli suatu barang, merupakan dasar bagi hukum pajak untuk melakukan pengenaan pajak, misalnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; transaksi penjualan tanah dan bangunan antara pihak penjual dam pembeli, merupakan perbuatan hukum perdata. Perbuatan hukum ini merupakan sasaran atau objek dikenakannya pemungutan atas transaksi tersebut.[10]

2.       Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

BAB III

PENUTUP

a.       Kesimpulan

·         Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pemerintah dan dibebankan kepada warga negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan dalam pemungutannya berdasarkan undang-undang yang disepakati oleh seluruh warga negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

·         Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan orang-orang atau bdan-badan yang berkewajiban membayar pajak.

·         Sejarah Pajak, pada mulanya dalah suatu upeti namun sifatnya merupaka suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada sang raja atau penguasa. Namun, dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

·         Pembagian pajak

1.       Berdasarkan Sifatnya

-          Pajak Langsung

-          Pajak Tidak Langsung

2.       Berdasarkan Objeknya

-          Pajak Subjektif

-          Pajak Objektif

3.       Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

-          Pajak Pusat

-          Pajak daerah

·         Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum lainnya

-          Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata merupakan hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat, sedangkan hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat Wajib Pajak.

-          Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

 Daftar Pustaka